- Kwartir Ranting (Kwarran) Loano menggelar Upacara Hari Pramuka ke-64 di SMP Negeri 25 Purworejo
- MEMBANGUN GENERASI MANDIRI DAN BERKARAKTER DENGAN PERKEMAHAN CERIA SDN SUMOWONO
- KOLABORASI UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN BANGSA
- Visitasi Akreditasi PAUD tahun 2025 di KB Madani Kecamatan Bener
- Visitasi Akreditasi PAUD tahun 2025 di KB Teladan
- Dapodik baru versi 2026 telah rilis operator siap tempur
- REVIEW KSP DAN WORKSHOP PEMBELAJARAN MENDALAM
- Cerita Jumat Inspiratif SD Negeri Lugurejo
- Visitasi Akreditasi PAUD tahun 2025 di KB Tunas Jaya Separe Loano
- PP Mardisiwi Kemiri mengikuti Akreditasi 2025
Berinovasi ala Gerakan Kudu Sekolah Kab Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu yang memperolah penghargaan dalam peningkatan kemiskinan yakni melalui capaian ipm yang cukup meningkat drastis. Salah satu yang jadi indikator dalam pencapain itu ada di bidang pendidikan yakni terkait pelaksanaan kegiatan gerakan kudu sekolah. Kudu sekolah, kudu dalam bahasa jawa yang bermakna "harus" diartikan sebagai langkah untuk mengentaskan program wajib belajar minimal 9 tahun. Dimana tahun 2018 capaian indek rata-rata lama sekolah di kabupaten ini dapat dikatakan masih rendah, dan saat ini sudah termasuk meningkat secara drastis.
Gerakan kudu sekolah sebenarnya merupakan program untuk menyekolahkan kembali anak-anak yang tidak bersekolah tapi masih usia sekolah, baik yang belum sekolah ataupun yang telah putus/keluar dari sekolah. Dengan didukung dari lembaga KOMPAK yang merupakan bentukan dari kerjasama antara indonesia dengan australia, berfokus untuk meningkatkan bidang pendidikan di indonesia.
Untuk itu kabupaten Purworejo dalam hal ini diwakilkan oleh tim Dindikpora Kab Purworejo bermaksud mencari informasi dan berdiskusi bagaiman proses pelaksanaan kegiatan kudu sekolah yang ada di kabupaten Pekalongan ini. Dari paparan yang telah disampaikan oleh tim Kudu Sekolah kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan bahwa penganan terhadap anak tidak sekolah ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri melainkan harus ada pihak lain yang ikut terlibat membantu untuk mensukseskannya. Diantaranya yang perlu untuk membantu yakni BAPPEDA dan pemerintah desa karena 2 unsur ini yang menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bappeda sebagai penyokong anggaran dan pemerintah desa sebagai stackholder pendataan anak tidak sekolah.