- Standardisasi dan Evaluasi Museum Tosan Aji oleh Dirjend Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan RI
- Kekosongan beberapa kepala sekolah pada satuan Pendidikan dimulai dari pemetaan kebutuhan
- Peringatan Hari Olahraga Nasional SD Negeri Rasukan
- FTBI Wilcambidik Gebang 2025 Panggung Kreativitas, Prestasi, dan Cinta Bahasa Jawa
- Sambut HAORNAS dengan kegiatan lomba senam Anak Indonesia Hebat
- Inovasi Pemanfaatan Digital, SMPN 16 Purworejo Sukses Gelar Pemilihan Ketua OSIS Online Pertama
- KOORDINASI BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
- RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KARNAVAL PAUD DAN KARNAVAL SD-SMP
- Pengendalian satuan pendidikan bermasalah secara sistem dan kepatuhan juknis 2025
- PC PGRI Bagelen menggelar Workshop pembelajaran Koding dan STEM sebagai kunci Pendidikan Abad -21
\'Evaluasi \" agar permasalahan tidak terulang di Tahun 2023

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menyatakan bahwa Satuan Pendidikan wajib menyusun Tim BOS Satuan Pendidikan dimana Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab. Maka dari itu, Kepala Sekolah harus memahami pengelolaan Dana BOS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo mengadakan kegiatan Evaluasi BOS Tahun 2022 dan Persiapan Pengelolaan BOS Tahun 2023. Evaluasi tersebut memiliki tujuan agar permasalahan pengelolaan dana BOS Tahun 2022 tidak terulang di Tahun 2023, sedangkan persiapan pengelolaan BOS bertujuan agar Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab dapat memahami dan melaksanakan pengelolaan dana BOS Tahun 2023 sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 di Ruang Riptaloka A DINDIKBUD Kabupaten Purworejo dan keseluruhan peserta sejumlah 87 orang. Materi yang disampaikan meliputi : tugas Kepala Sekolah, perencanaan dan penatausahaan, proses pengadan barang dan jasa serta pelaporan dan pertanggungjawaban.