EVALUASI BOSP 2025 DAN SOSIALISASI BOSP 2026

         Kegiatan  Rapat evaluasi BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) Tahun 2025 dan Sosialisasi BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) Tahun 2026 dilaksanakan pada hari senin 9 februari 2026 di aula a Dindikbud kab purworejo. Kegiatan ini mengundang Koordinator BOP PAUD Formal dan Non Non Formal  jumlah   orang, PKBM  orang, UPT SPNF  orang, Penilik PAUD   orang Ketua IGTKI dan Ketua Himpaudi total yang hadir 148 orang, jumlah yang diundang adalah 150 orang, Adapun yang tdk hadir karena alasan sakit. Kegiatan ini sebagai pembawa acara Enah Nuryanah, S.Pd, diregent Nanik, dan Narasumber Kepala Dinas, Kabid Kurikulum dan tim BOSP, materi yang disampaikan oleh kepala bidang tentang regulasi dan aturan yang mengatur penggunaan Dana BOP dan data siswa adalah benar riel yang masuk didapodik maupun dilapangan. Kepala dinas menyampaikan pembinaan secara umum tentang kebijakan Kadinas penggunaaan dana BOP, dan materi yang disampaikan oleh TIM BOSP adalah temuan2 pada saat kita melakukan verifikasi SPJ dan  permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah antara lain:

1. Pajak belum terbayar

Pmuncul di BKU Pajak

PPHD dan ajak yang tidak PPh 23 (cetak dan penggandaan) yang belum terbayar

2. Penganggaran tidak sesuai regulasi

Masih memakai SSH 2024

Masih ketik manual

3. Saldo validasi ≠ saldo ARKAS

Saldo BOSP Reguler akhir tahun 2024 yang telah divalidasi by aplikasi tidak sesuai dengan nonimal pengurang pada pencairan tahap 2

4. Saldo BKU ≠ saldo Rekening

Pada saat rekonsiliasi akhir triwulan saldo BKU tidak sama dengan saldo rekening dikarenakan ada pajak yang belum dibayar dan kelebihan/kurang bayar

5. SPJ tidak lengkap/ tidak sesuai

Tidak lengkap administrasi SPJ

Ketidaksesuaian realisasi belanja dengan nota pembelian

6. Ketidaksesuaian transfer pembayaran

Pembayaran barang dan jasa tidak langsung ke rekening penyedia tetapi ditransfer ke rekening penampungan

7. LRA tidak sesuai

Penyusunan LRA yang tidak sesuai antara realisasi barang dan jasa dengan belanja modal

HAMBATAN

1. Pergantian Bendahara

Pergantian bendahara seringkali tidak dibekali informasi awal pengelolaan BOSP dan pendampingan dari bendahara yang lama, Kepala Sekolah memastikan kelancaran pengelolaan dana BOSP

2. Pemahaman Petunjuk Pelaksanaan Dana BOSP

Kurangnya pemahaman terkait petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana BOSP, karena perubahan petunjuk pelaksanaan, Dilakukan kegiatan evaluasi dan Bimtek

3. Guru sebagai Bendahara

Tupoksi utama guru adalah mengajar sedangkan banyak terdapat satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga administrasi sekolah, Kepala Sekolah menyusun TIM BOSP

4. Aplikasi RKAS

Aplikasi yang selalu update mengakibatkan data dalam penatausahaan menjadi inkonsistensi , Koordinasi ke TIM BOSP Kabupaten

---