- Lomba Mapsi Provinsi Jateng 2026 digelar dikabupaten purworejo resmi dibuka
- Siap Harumkan Nama Daerah Kepala Dindikbud Lepas Kafilah MAPSI SMP Kabupaten Purworejo ke Tingkat Provinsi
- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Guru
- SEMANGAT 16 SISWA SD DARI KECAMATAN BANYUURIP SIAP TAMPILKAN TARI CINGPOLING PADA PEMBUKAAN MAPSI SD TINGKAT PROVINSI DI SMA N 7 PURWOREJO
- Matangkan Persiapan PKKS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Kepala SMP Negeri se Kabupaten Purworejo
- Koordinasi Peningkatan indek kualitas dapodik berlanjut dihari ke dua
- ASN DINDIKBUD KAB PURWOREJO IKUTI TABUR BUNGA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN TAHUN 2026
- Dindikbud Kabupaten Purworejo Gelar Koordinasi Indeks Kualitas Dapodik Peningkatan Mutu Data Pendataan Sekolah
- Pegawai dindikbud ikuti apel bersama kesiapan Pertahankan Adipura
- Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional Dindikbud Kabupaten Purworejo Sukses Gelar Ujian Dinas dan UKPPI Berbasis CBT
Mandat Korwilcambidik Bruno diestafetkan ke Achmadi, S.Pd., MM.Pd

Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo Nomor : 3306-KM-17032021-0025 tanggal 17 Maret 2021 tentang keterangan kematian an. Sdr. Ngadiman, M.M.Pd., dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo memberikan Surat Perintah Tugas No. 824/322/2021 tanggal 31 Maret 2021 kepada Sdr. Achmadi, S.Pd., MM.Pd. sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Bruno terhitung mulai tanggal 01 April s.d. 31 Juli 2021.
Penyerahan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Bidang SD, Sri Anteng, SPd., M.M., yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 23 April 2021 bertempat di Ruang Kerja Kepala Bidang SD Dinas Dikpora Kabupaten Purworejo.
Disampaikan bahwa salah satu tugas Korwilcambidik adalah untuk melaksanakan tugas koordinasi / penyambung alur koordinasi dari Dikpora Kabupaten Purworejo ke sekolah di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Korwilcambidik tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
