Pembinaan Pegawai di awal Tahun 2022

Bertempat di Aula A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada hari Jum’at, 7 Januari 2022, diadakan pembinaan Pegawai sebagai awal Tahun 2022, kegiatan Pembinaan Pegawai, yang diikuti seluruh Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga diikuti Pegawai eks Bidang Pemuda dan Olahraga yang dalam nomenklatur baru masuk di Dinporapar.

Dalam kesempatan tersebut kegiatan Pembinaan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretaris Dinas. Adapun Pembinaan diisi dengan Sosialisasi antara lain sebagai berikut :

1. SOTK BARU

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo, Nomor 4 Tahun 2021 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; 

2.  Peraturan  Bupati   Nomer 83 Tahun 2021,  tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Perlu diperhatikan :

a. Nomenklatur Baru DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

b. Stempel

c. Papan Nama

d. ID Card

 

2. PP 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS

Diberitahukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, bahwa telah  terbit dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor  94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.  Yang bertanggung jawab  terhadap  disiplin  PNS adalah Atasan Langsung masing-masing;

2. Pelanggaran  disiplin PNS bukan delik aduan, oleh karena itu setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti. Psl. 26 ayat (1);

3.  Atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa, menghukum atau tidak melaporkan kepada atasannya, maka atasan langsung tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran. (Psl. 28);
4.  Pelanggaran disiplin = setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. (Psl. 1 angka 6);

 

 

 

5.  PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga berlaku untuk CPNS (Psl.43);
6.  Perubahan jenis hukuman disiplin :

 

Tingkat Ringan :

PP 53/2010	PP 94/2021
Teguran lisan; Teguran Tertulis; dan Pernyataan Tidak Puas Secara  Tertulis.	Teguran lisan; Teguran Tertulis; Pernyataa Tidak Puas  Secara Tertulis

 

Tingkat Sedang :

PP 53/2010	PP 94/2021
penundaan KGB selama 1 tahun; penundaan KP selama 1 tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.	a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

 

Tingkat Berat :

PP 53/2010	PP 94/2021
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.	penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

 

7. Perubahan mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan mentaati  ketentuan jam kerja  :

Tidak masuk Kerja tanpa Alasan (Kumulatif dalam 1 Tahun)	DISIPLIN RINGAN
3 hari kerja	teguran lisan
4 s.d 6 hari kerja	teguran tertulis
7 s.d 10 hari kerja	pernyataan tidak puas secara tertulis
	DISIPLIN SEDANG
11 s.d 13 hari kerja	pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s.d 16 hari kerja	pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s.d 20 hari kerja	pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan
	DISIPLIN BERAT
21 s.d 24 hari kerja	penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
25 s.d 27 hari kerja	pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama       12 bulan
28 hari kerja atau lebih	pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
10 hari kerja terus menerus	pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

 

 

---