- PERINGATI HARI ANAK NASIONAL, SDN PURWOREJO DAN SDN KEMIRI LOR BELAJAR SAMBIL BERMAIN DI MUSEUM TOSAN AJI
- Dindikbud Kabupaten Purworejo Gelar Rakor Pemetaan Guru Mata Pelajaran SMP untuk Mendukung Pemerataan Layanan Pendidikan
- MENGUSUNG TEMA KEMARITIMAN VIJAYA JALADRI NUSANTARA HARI PERTAMA PAMERAN ABHINAWA BHUMI 2 MUSEUM TOSAN AJI DIBANJIRI PENGUNJUNG
- Langkah Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan BBPMP Provinsi Jawa Tengah tentang Wajib Belajar 13 Tahun dan Tangani Anak Tidak Sekolah
- Dindikbud Kabupaten Purworejo Fasilitasi Pelaksanaan UKKJ Jabatan Fungsional Guru Tahap I Tahun 2026
- UJI KOMPETENSI TATA BUSANA LEVEL II
- PELAKSANAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI TAHUN 2026 DI SMP NEGERI 2 PURWOREJO
- Dindikbud Purworejo Gelar Koordinasi Persiapan Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah APBN Tahun 2026
- Guna Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan ASN Dindikbud Purworejo diberi pengarahan
- PRASAMA MIYARA 2 RAMAIKAN PURWOREJO 7 MUSEUM SEJAWA TENGAH HADIR RIBUAN PENGUNJUNG PADATI LAPANGAN TENIS PENDOPO BUPATI
Dindikbud Kab Purworejo adakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

|
B |
ertempat di Aula A pada hari Kamis, 21 April 2022 diadakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut surat dari Inspektorat Kabupaten Purworejo, Nomor : 346/0964/2022 tanggal 19 April 2022, tentang jadwal sosialisasi gratifikasi kepada perangkat daerah.
Narasumber Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Purworejo. Adapun Peserta Sosialisasi, terdiri dari Pejabat Struktural Dinas, Pengawas SD, Pengawas SMP, Korwilcambidik, Kepala UPT SPNF dan Rekanan.
Dalam Sosialisasi tersebut Narasumber menjelaskan tentang definisi Gratifikasi, yaitu Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sebagai “gratifikasi yang dianggap pemberian suap”.
